Home Pakai Modal Cuan Banyak? Awas, Pajak Cryptocurrency Menanti!

Cuan Banyak? Awas, Pajak Cryptocurrency Menanti!

by Justin Sutanto

Cryptocurrency adalah mata uang virtual yang terdiri atas rangkaian kode atau blockchain. Mata uang kripto tidak memiliki bentuk fisik dan hanya bisa digunakan dalam transaksi digital melalui internet. Salah satu mata uang virtual yang umum dikenal oleh publik adalah Bitcoin. Bitcoin juga merupakan cryptocurrency yang paling pertama diterbitkan. Selain itu, ada jenis uang kripto lain seperti Ethereum, Dogecoin, Ripple, Litecoin, Stellar, dan sebagainya. Berikut ulasan penting dan singkat mengenai pajak cryptocurrency di Indonesia.

Baca juga: Ethereum vs Bitcoin, Mana Yang Bisa Bikin Kamu Kaya?

Cryptocurrency di Indonesia

Mata uang kripto sangat unik karena bersifat terdesentralisasi. Artinya, pengguna tidak memerlukan perantara seperti bank konvensional untuk melakukan transaksi dengan pengguna lain.

Kamu bisa mendapatkan koin kripto dengan melakukan kegiatan jual beli di platform trading kripto. Cara lain adalah dengan melakukan aktivitas mining. Mata uang kripto bisa ditukar menjadi mata uang Rupiah atau sebaliknya.

Meskipun tergolong baru, cryptocurrency bukan lagi hal yang ilegal di Indonesia. Hingga saat ini, ada sekitar 229 jenis mata uang kripto yang diakui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Indonesia.

Pengakuan tersebut tercatat dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini mulai diberlakukan pada 17 Desember 2020.

Sidharta Utama, Kepala Bappebti, menjelaskan bahwa peraturan Bappebti dibuat untuk memberikan kepastian hukum maupun perlindungan bagi pelaku investasi cryptocurrency

Baca juga: Bakalan Boom! Nih, Perkembangan Cryptocurrency Di Indonesia

Hukum Investasi Cryptocurrency


Di Indonesia, eksistensi cryptocurrency masuk dalam radar pemantauan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI menyatakan bahwa uang kripto tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi atau perdagangan karena bukan merupakan mata uang resmi. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, alat transaksi dan pembayaran resmi di Indonesia adalah Rupiah. Namun, Bappebti menggolongkan cryptocurrency sebagai subjek komoditi sejak 2018. Artinya, mata uang kripto bisa diperjualbelikan sebagai produk investasi di bursa perdagangan berjangka.

Investasi berupa mata uang kripto tentu tak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Salah satu keuntungan berinvestasi adalah dapat dilakukan tanpa harus memiliki rekening bank. 

Hal ini memungkinkan pelaku investasi dapat melakukan aktivitas investasi kapan saja karena tidak tergantung pada jam kerja bank konvensional. Selain itu, aset digital yang dimiliki juga bisa digunakan untuk bertransaksi lintas negara. Aset kripto bisa dikonversikan ke mata uang di berbagai negara di dunia. 

Kelebihan lain berinvestasi melalui aset kripto adalah menghasilkan keuntungan yang jelas. Pasalnya, tiap aktivitas transaksi tidak berkaitan dengan lembaga, institusi, atau negara mana pun. Inilah yang menjadi daya tarik bagi para investor.

Hanya saja, adanya fluktuasi nilai yang sangat mudah berubah bisa menjadi risiko tersendiri. Investor bisa meraih keuntungan besar dalam sekejap, tetapi juga bisa mengalami kerugian besar.

Fluktuasi nilai tersebut sangat bergantung pada penawaran dan permintaan di pasar. Berbeda dengan pasar saham, pada bursa komoditi cryptocurrency tidak ada penanggung jawab terkait fluktuasi.

Poin lain yang perlu diperhatikan adalah dari segi keamanan. Bitcoin dan mata uang kripto lain memang tidak bisa diretas karena dibangun dengan sistem desentralisasi. Namun, pemilik aset digital bisa mengalami peretasan.

Apabila hal ini terjadi, pemilik aset digital tidak bisa melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas yang berwenang. Kejadian peretasan cryptocurrency secara resmi tidak berada dalam pengawasan bank. 

Untuk mengatasi kendala dalam investasi cryptocurrency, Bappebti berencana untuk membuat bursa khusus aset kripto. Tujuannya untuk memfasilitasi trading uang kripto di Indonesia. 

Melalui bursa aset kripto, investor bisa mendapatkan perlindungan hukum saat berinvestasi. Kaitan antara investor, trader, dan lembaga trading juga bisa ditentukan dengan jelas. 

Pajak Cryptocurrency di Indonesia

Karena merupakan subjek komoditi, kepemilikan cryptocurrency perlu dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Jual beli mata uang kripto di bursa perdagangan berjangka dapat dianggap sebagai penghasilan. 

Namun, berapa jumlah pajak yang diberlakukan untuk kepemilikan mata uang kripto tersebut? Untuk jual beli cryptocurrency di Indonesia, belum ada ketentuan khusus mengenai besarnya pajak.

Ketentuan pajak di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Ada 3 subjek pajak, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Sistem pelaporan pajak orang pribadi adalah melalui self-assessment.

Secara umum pajak kripto bisa digolongkan dalam ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Dalam pasal tersebut disebutkan pembayaran pajak dilakukan secara berangsur. Tujuannya untuk meringankan Wajib Pajak dari beban membayar pajak. 

Pembayaran PPh berdasarkan Pasal 25 harus dilakukan maksimal tanggal 15 pada bulan berikutnya dalam masa pajak. Apabila ada keterlambatan menyetor atau membayar pajak, ada sanksi yang dikenakan yaitu bunga 2% tiap bulan. Sanksi tersebut berlaku sejak tanggal jatuh tempo hingga pelunasan pajak. Nah, inilah sekilas ulasan singkat mengenai pajak cryptocurrency di Indonesia. Dengan mengetahui hal ini, kamu bisa melakukan investasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Related Posts

Leave a Comment